Bitung | Tribuneindonesia.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Utara memicu langkah cepat dari jajaran pemerintah daerah.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menginstruksikan peningkatan pengawasan dan pengetatan sistem penanganan potensi Karhutla di seluruh wilayah Kota Bitung.
Langkah taktis tersebut diambil usai Wali Kota Bitung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Rabu (26/8/26).
Dalam forum penting itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., memberikan apresiasi khusus atas komitmen penuh yang ditunjukkan Wali Kota Bitung.
Kehadiran langsung pimpinan daerah Bitung tersebut dinilai menjadi wujud nyata keseriusan dalam mengantisipasi ancaman bencana alam.
Dari total 15 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara yang mengonfirmasi undangan, hanya Wali Kota Bitung yang hadir secara tatap muka. Kehadirannya mempermudah koordinasi langsung bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Utara serta perwakilan instansi teknis terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri saat ini tengah menggembleng kesiapsiagaan seluruh jajaran. Penguatan langkah pencegahan ini menjadi krusial mengingat ancaman fenomena El Nino dan puncak musim kemarau yang berpotensi memicu lonjakan titik api.
Gubernur Yulius Selvanus menggarisbawahi beberapa poin vital dalam pengarahan resminya. Ia menekankan bahwa setiap daerah wajib mengoptimalkan fungsi deteksi dini guna memetakan wilayah-wilayah rawan kebakaran secara presisi.
Selain deteksi dini, kesiapan personel di lapangan serta ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) menjadi fokus utama. Sinergi lintas sektor antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berjalan tanpa sekat agar penanganan darurat dapat bergerak cepat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa upaya pencegahan Karhutla tidak bisa mengandalkan aparat semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam meminimalisasi risiko bencana ekologis tersebut.
Gubernur mengimbau warga untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap temuan indikasi titik api kepada pihak berwenang agar tim penanggulangan dapat segera melakukan pemadaman awal. (kiti)
