TribuneIndonesia.com I Deli Serdang-Laju distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah ini tengah diuji oleh persoalan jarak, kapasitas dapur, dan ketepatan sasaran. di balik ribuan porsi makanan yang setiap hari dikirim, masih ada pertanyaan tentang apakah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditempatkan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat atau tumbuh tanpa peta yang seragam.
Pertanyaan itu muncul dalam rapat koordinasi penyelenggaraan MBG yang diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melalui Zoom Meeting pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati, Lom Lom Suwondo menyoroti persoalan yang selama ini kerap luput dari laporan serapan.bagaimana makanan bergerak dari dapur menuju penerima manfaat.
Bagi Tito, MBG adalah program prioritas nasional. Negara, kata dia, membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, terampil, dan terlatih. namun di lapangan, ukuran keberhasilan program tidak berhenti pada jumlah makanan yang keluar dari dapur. Sudaryono mengingatkan aspek keamanan pangan dan kelayakan dapur SPPG justru menentukan apakah program itu memberi manfaat atau menghadirkan persoalan baru.di sinilah persoalan distribusi mulai terlihat.
Lom Lom meminta sebaran dapur MBG ditata dengan memperhitungkan jumlah penerima manfaat dan karakter wilayah. Dapur yang terlalu dekat dengan titik penerima dapat mengurangi waktu tempuh. Sebaliknya, dapur dengan cakupan terlalu luas berisiko membuat makanan tiba lebih lambat. Selisih jarak dalam distribusi makanan siap santap bukan perkara kecil. Waktu tempuh ikut menentukan kualitas makanan ketika sampai di tangan penerima.
Ia mengusulkan pemetaan menggunakan titik koordinat. Cara ini memungkinkan lokasi dapur SPPG dibandingkan dengan sekolah dan kelompok penerima manfaat secara lebih terukur. dari sana dapat terlihat wilayah yang sudah terlayani, wilayah dengan cakupan berlebih, serta kawasan yang masih memiliki kekosongan layanan.usulan itu sekaligus menyentuh persoalan lain. penambahan dapur SPPG.
Pembukaan dapur baru idealnya tidak hanya mengikuti ketersediaan tempat atau usulan pihak tertentu. Lokasi, kapasitas produksi, jumlah penerima, jarak distribusi, serta kelayakan fasilitas perlu dibaca dalam satu peta. tanpa perhitungan tersebut, penambahan dapur berpotensi menghasilkan ketimpangan. satu kawasan memiliki kapasitas berlebih, sementara kawasan lain masih menunggu pasokan.
Badan Gizi Nasional sendiri meminta dinas kesehatan ikut mengawasi standar dapur SPPG. Persyaratan keamanan pangan menjadi salah satu pintu pengawasan yang tidak dapat dilewati. Dapur yang memproduksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang konsisten.Rapat itu akhirnya menghasilkan agenda evaluasi.
dalam dua pekan, Lom Lom akan mengoordinasikan OPD terkait untuk memeriksa pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut akan digunakan untuk menyusun bahan masukan dan rekomendasi kepada BGN.
yang hendak diperiksa bukan hanya berapa banyak porsi yang telah disalurkan. Juga bagaimana dapur bekerja, siapa yang menerima, berapa jauh jarak distribusi, apakah kapasitas dapur sesuai kebutuhan, serta apakah standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.di situlah angka-angka dalam laporan MBG akan diuji oleh kondisi lapangan.
Program dengan sasaran besar membutuhkan lebih dari daftar penerima dan jumlah porsi. Ia membutuhkan peta yang akurat, dapur yang layak, serta jalur distribusi yang dapat diawasi. tanpa tiga hal itu, makanan mungkin sampai ke tujuan, tetapi belum tentu sampai dengan cara yang paling tepat.(Ilham Gondrong)
