Bitung, Sulut | TribuneIndonesia.com
Langkah penguatan transparansi publik kembali dijajaki melalui pertemuan strategis antara otoritas pertahanan dan praktisi media di Kota Bitung, Jumat (13/02/26).
jajaran pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Bitung menggelar audiensi resmi dengan Komandan Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal VIII, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CHRM,
Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni formal, melainkan upaya konkret untuk mencairkan sekat komunikasi antara institusi militer dan insan pers.
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi, kehadiran PPWI di markas Satrol menjadi simbol pentingnya kolaborasi dalam menyampaikan dinamika keamanan maritim kepada masyarakat luas.
Ketua PPWI Bitung, Rusdianto Tioki, menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan manifestasi dari komunikasi profesional.
Baginya, kedekatan antara organisasi pers dan aparat penegak kedaulatan di laut tidak boleh melunturkan marwah jurnalistik yang objektif serta fungsi kontrol sosial yang melekat pada setiap pewarta.
”Kemitraan yang kami bangun tidak berarti ada kompromi terhadap independensi,”
Tegas Rusdi. Ia memastikan bahwa prinsip dasar seperti verifikasi ketat dan keberimbangan berita tetap menjadi prioritas utama, sehingga hubungan kemitraan dengan institusi negara seperti TNI AL terjalin semakin erat.
Di sisi lain, Kolonel Laut (P) Marvill menyambut positif inisiatif tersebut sebagai bagian dari pembinaan potensi maritim.
Selaku pimpinan satuan yang memegang mandat keamanan laut, ia mengakui bahwa dukungan informasi yang akurat dari media sangat krusial dalam menunjang keberhasilan tugas operasional di wilayah kerja Kodaeral VIII.
Dansatrol Kodaeral VIII Bitung juga menitipkan pesan agar setiap produk jurnalistik yang diproduksi tetap bersandar pada etika dan data yang valid.
Menurutnya, kritik dari media adalah elemen yang wajar dan diperlukan, selama hal tersebut didasari oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan guna menghindari disinformasi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi militer tetap memiliki batasan strategis demi keamanan tugas negara.
Oleh sebab itu, dialog intensif antara kedua belah pihak dianggap sebagai solusi paling efektif untuk menyelaraskan kebutuhan publik akan informasi dengan protokol keamanan militer yang berlaku.
Relasi antara aparat dan media di Bitung kini memasuki babak baru yang menguji profesionalisme masing-masing pihak.
Pada akhirnya, publik akan menjadi hakim tertinggi untuk menilai apakah sinergi ini mampu melahirkan akuntabilitas yang lebih kuat atau sekadar menjadi instrumen pembentukan citra institusional semata. (Kiti)
