Jakarra | TRIBUNEIndonesia.com
24 September 2025 – Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) melayangkan ultimatum keras kepada Partai Golkar. Melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum JWI, Ramadhan Djamil, organisasi ini mendesak pencopotan Edi Surahman dari jabatannya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus dari kepengurusan Golkar Sumut.
Desakan itu dipicu oleh insiden pengusiran kasar terhadap wartawan M. Ari Agung (Harian Mistar) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dengan Dinas Pendidikan. JWI menilai perlakuan tersebut sebagai tindakan arogan, pelecehan profesi jurnalis, sekaligus bentuk penghalangan fungsi pengawasan publik.
“Orang-orang arogan begini jangan dijadikan pejabat. Berbahaya karena tidak mengerti tugas dan fungsi,” tegas Ramadhan Djamil, Ketua Umum JWI, saat dikonfirmasi, Rabu (24/9).
Ramadhan menekankan, pejabat publik wajib memahami peran wartawan sebagai pilar keempat demokrasi. “Pahami wartawan itu apa, dan etika bahasa harus dikedepankan, apalagi kita pejabat publik,” ujarnya.
Menurutnya, profesi jurnalis memiliki marwah dan harga diri yang tak boleh direndahkan. “Kita ini masing-masing punya tugas dan profesi. Jangan memandang rendah terhadap profesi wartawan. Mereka juga punya marwah dan harga diri,” imbuh Ramadhan.
Melalui surat yang sudah dikirimkan ke Ketua Umum DPP Golkar, JWI menuntut agar partai berlambang pohon beringin itu segera mengambil tindakan tegas: mencopot Edi Surahman dari kursi DPRD Sumut dan kepengurusan partai.
Ramadhan juga mengingatkan, bila tuntutan tersebut diabaikan, JWI siap menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Golkar.
“Apabila tidak ditanggapi, Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) akan melakukan demo di depan kantor DPP Golkar,” tegasnya.
Insiden ini, menurut JWI, bukan sekadar masalah personal, tetapi menyangkut kualitas demokrasi di Indonesia. “Bahaya demokrasi bila partai menempatkan kader yang arogan,” kata Ramadhan.
Kini, publik menunggu sikap DPP Golkar. Apakah partai akan menindak tegas kadernya yang dinilai mencederai kebebasan pers, atau justru membiarkan? Keputusan Golkar akan menjadi ujian nyata komitmen partai terhadap prinsip demokrasi, kebebasan pers, dan akuntabilitas publik. (##)
