Bireuen/Tribuneindonesia.com
Puluhan pegawai Non-ASN telah mengikuti seleksi CPNS dan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 yang belum mendapatkan formasi, menemui Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST di ruang kerjanya, Kantor Pusat Bireuen, Senin 11 Agustus 2025.siang
Kehadiran pegawai Non-ASN yang tergabung dalam aliansi honorer R2 Dan R3 tersebut diterima langsung Bupati Mukhlis bersama Pj Sekda, Hanafiah, SP, Plt Asisten III, Azhari, S.Sos dan Kepala BKPSDM, Zaldi, AP., S.Sos.
Ketua Heriwan, SE melalui M.Rakjab, SE selaku wakil ketua Aliansi Honorer R2-R3 menyampaikan bahwa dengan adanya surat Menteri Menpan RB Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 perihal Pengusulan PPPK Paruh Waktu.
M.Rakjab menyebut kehadirannya bersama rekan lainnya ingin mendapat pencerahan dari Bupati terkait honorer R2, R3.“Harapan kami kepada Bapak Bupati dan Bapak Zaldi dapat membantu kami,” sebutnya
Menurut Mukhlis, pada saat ia mengikuti Retreat di Magelang pada Februari lalu, Menpan RB, Rini Widyantini menyampaikan persoalan tenaga honorer yang akan dituntaskan segera.
“Kami sangat komit mendukung tenaga honorer kategori R2, R3 dan R4 diangkat jadi PPPK Paruh Waktu. Ini kebijakan Pemerintah Pusat, kami di daerah akan menjalankan kebijakan tersebut,” tegas Bupati.
Bupati Bireuen merintahkan Kepada BKPSDM untuk menindaklanjuti surat Menpan RB itu. Dan orang nomor satu di Kabupaten Bireuen ini mengingatkan pejabat BKPSDM agar membantu dan mempermudah tenaga honorer mendapatkan kesempatan jadi PPPK Paruh Waktu.
“Tolong Kepala BKPSDM bantu permudah mereka (pegawai non ASN). Jangan dipersulit. Kalau ada yang mempersulit laporkan langsung ke saya,” perintah Mukhlis.
Ia juga memastikan pendataan dan pengusulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan secara terbuka atau transparan.“Tidak ada permainan dalam proses ini,” tegasnya.
“Untuk saat ini tidak ada lagi penerimaan pegawai honorer. Ini aturan pusat. Jumlah pegawai non ASN lebih banyak dibandingkan PNS. APBK Bireuen Rp1,9 Triliun, 75 persen diantaranya untuk belanja pegawai,” sebutnya.
“Karena status PPPK Paruh Waktu, hendaknya gaji kami nanti juga dibayar separuh dari gaji PPPK penuh waktu. Kalau sekarang kami hanya terima Rp550 ribu perbulan, dan ada yang Rp150 ribu perbulannya.
“Kalau menurut Kami, jika daerah mampu pasti akan diberikan gaji yang tinggi, tetapi harus berpedoman pada regulasi yang ada,” pungkasnya.
Mendengar penjelasan dari Bupati, para Non ASN yang hadir mengaku sangat puas. Apalagi mereka disambut ramah oleh Bupati yang mempersilakan semua masuk ke ruang kerja Bupati, bukan hanya perwakilan.
