Medan/Tribuneindonesia.com
Pernyataan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, yang mengklaim ingin menjadikan perusahaan daerah tersebut sebagai motor penggerak ekonomi lokal, menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), yang menyebut pernyataan itu kontradiktif dengan tindakan nyata PEMA.
Baru-baru ini, PEMA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Ballroom Hotel Adimulia, Medan – bukan di Aceh, tempat perusahaan itu berdiri dan seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ingin digerakkan. Keputusan tersebut dinilai mengabaikan prinsip dasar penguatan ekonomi daerah.
“Ini perusahaan milik rakyat Aceh, tapi RUPS-nya digelar di luar provinsi. Bagaimana mungkin ingin menggerakkan ekonomi Aceh, kalau langkah simbolik dan strategis seperti ini justru dilaksanakan di luar wilayah Aceh?” kritik Muhammad Nur, SH, Direktur Forbina.
Tak hanya itu, Forbina juga menyoroti kepemimpinan Mawardi Nur yang dinilai belum menunjukkan kapasitas sebagai direktur utama yang memahami konteks bisnis daerah. Pernyataan Dirut PEMA yang menyebut tidak membutuhkan dana Otonomi Khusus (Otsus) karena mengandalkan sumber daya alam Aceh juga dinilai tidak memahami sepenuhnya isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta kompleksitas dunia bisnis itu sendiri.
“Ini bukan hanya persoalan lokasi rapat, tapi soal arah dan visi besar yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin BUMD seperti PEMA. Mengucilkan dana Otsus sebagai bentuk ketergantungan padahal belum ada strategi master plan bisnis yang jelas, itu bukan keberanian – itu kesombongan,” tegas Muhammad Nur.
Forbina mendesak agar manajemen PEMA lebih terbuka, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh, bukan elit atau kelompok tertentu. Mereka juga meminta evaluasi serius terhadap kepemimpinan Mawardi Nur jika memang terbukti tidak memahami arah kebijakan strategis perusahaan daerah.(*)
