Tribuneindonesia.com
Ketua Jaringan Anak Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi Sulaiman Umar, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen agar pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp39 miliar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, jangan berpihak kepada Segelintir kelompok tertentu.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah “hadiah” dari pemerintah pusat, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan panjang rakyat Aceh dalam kesepakatan damai, termasuk melalui perjanjian potong senjata antara GAM dan Pemerintah RI.
“Dana Otsus itu adalah darah dan air mata rakyat Aceh. Itu bukan uang kado dari Jakarta, tapi hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Pemerintah Kabupaten Bireuen harus serius dan bijak dalam mengelola dana ini,” kata Tgk. Mauliadi. Senin 21 April 2025.
Menurut informasi yang ia peroleh, tahun ini Kabupaten Bireuen mendapatkan alokasi dana Otsus sekitar Rp39 miliar. Ia berharap dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima yang berhak, terutama para mantan kombatan GAM, janda korban konflik, dan anak-anak syuhada yang tersebar di berbagai pelosok Bireuen.
Tgk. Mauliadi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Aceh setelah dua dekade damai. Ia mengatakan bahwa hingga sekarang masih banyak mantan kombatan yang belum punya rumah yang layak. Janda-janda korban konflik juga hidup dalam kesulitan, sementara anak-anak para syuhada yang kini sudah dewasa masih bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen harus punya keberpihakan yang nyata lewat program-program yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Tgk Mauliadi menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana Otsus harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, bukan sekadar habis dalam proyek-proyek tanpa keberlanjutan.
“Kita harap Pemkab Bireuen bisa lebih terbuka dan transparan dalam menyusun program Otsus, supaya masyarakat benar-benar merasakan dampaknya.” pinta Mauliadi
Adi s
