Minsel, Sulut|Tribuneindonesia.com
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Selatan menggelar kegiatan “Sambang Desa dan Sosialisasi Kamtibmas” di Balai Kelurahan Amurang, Rabu siang (14.00 WITA).
Inisiatif ini secara khusus menyasar para aparat pemerintah di daerah pemilihan (Dapil) 1 Minahasa Selatan, menandai komitmen kuat membangun kolaborasi dari tingkat terdepan.
Acara tersebut dihadiri secara penuh oleh seluruh Lurah dan Hukum Tua (Kepala Desa) se-Dapil 1 Minsel.
Kehadiran mereka, yang didampingi perwakilan wilayah masing-masing, menciptakan dinamika yang konstruktif dan menunjukkan antusiasme dalam menyukseskan program keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Diketahui, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., secara resmi membuka forum tersebut.
Dalam arahan pembukaannya, Bupati menegaskan posisi sentral Lurah dan Hukum Tua sebagai ujung tombak pemerintahan yang harus menjunjung tinggi integritas, menjadi teladan kerukunan, serta mendorong percepatan pembangunan.
Sementara itu, pilar pertama yang dibahas adalah stabilitas keamanan.
Wakapolres Minahasa Selatan, KOMPOL Andi Sukristiyanto, S.H., S.I.K., memaparkan analisis terkini kondisi Kamtibmas.
Kompol Andi mengajak seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan membangun kolaborasi yang erat dengan Bhabinkamtibmas guna menangkal segala bentuk gangguan.
Selain itu, aspek akuntabilitas keuangan daerah menjadi fokus bahasan berikutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Minsel, La Ode Muhammad Nusrim, S.H., M.H., memberikan peringatan serius tentang celah korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Tak hanya itu, Kajari menekankan prinsip transparansi dan menyatakan kesiapan Kejaksaan untuk bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan.
Dari institusi peradilan, Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Syabil Ryandila, S.H., M.H., hadir memberikan pencerahan hukum.
Paparannya mengupas tuntas prosedur dan akses masyarakat dalam mengajukan perkara, serta memberikan pemahaman dasar tentang penyelesaian sengketa secara hukum.
Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditunjukkan melalui kehadiran Perwakilan Danrem 131/Santiago, Kapten Infantri Ferdinand Tadempa.
Dalam paparannya, Tadempa menyoroti sinergi pertahanan kewilayahan, termasuk peran strategis pemerintah desa dalam penanggulangan bencana dan menjaga kedaulatan negara.
Sebagai penutup rangkaian materi inti, Kompol Irfan Umar dari Densus 88 AT Polri Satgaswil Sulut menyampaikan sosialisasi yang sangat krusial.
Fokusnya pada upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, yang merupakan ancaman nyata bagi keutuhan bangsa.
Lebih jauh, Kompol Irfan Umar secara khusus menitikberatkan pada peran strategis aparat desa sebagai garda terdepan pertahanan ideologi.
Kemampuan mereka dalam mendeteksi dan melaporkan indikasi penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat dinilai sebagai kunci pencegahan yang efektif.
Forum mencapai puncaknya pada sesi tanya jawab interaktif. Para Lurah dan Hukum Tua diberikan kesempatan luas untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir.
Kegiatan “Sambang Desa” ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakat di seluruh wilayah Dapil 1 Minahasa Selatan.
Sinergi yang terbangun diharapkan berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Kiti)
