Jakarta – Darmawan Prasodjo nyaris empat tahun menduduki kursi Direktur Utama PT PLN (Persero). Dan selama itu pula, bukannya terlalu menunjukkan prestasi, malah berbagai masalah terus merundung perusahaan plat merah yang mengurusi kelistrikan dalam Negeri tersebut.
Bahkan sejumlah masalah kini tersandung di tangan penyidik Kortas Tipikor Polri. Data yang dihimpun, kasus yang mulai masuk ke ranah hukum di era Darmawan Prasodjo diantaranya dugaan monopoli proyek yang diserahkan kepada perusahaan tertentu, dugaan perjalanan dinas fiktif sampai dugaan manipulasi anggaran dibalik pembuatan buku Jokowi yang diterjemahkan dalam 7 bahasa, serta penyaluran dana CSR atau TJSL yang terindikasi tidak tepat sasaran.
Kasus lainnya yang menjadi sorotan adalah indikasi KKN di balik pengangkatan sejumlah pejabat PLN berbalut profesional hire (prohire).
Terbaru, mengenai kasus dugaan pembohongan publik di balik padam total (blackout) sistem kelistrikan di Pulau Dewata, Bali pada awal Mei lalu dan meledaknya PLTU Labuhan Angin di Tapanuli Tengah beberapa hari lalu.
Menanggapi masalah tersebut, Kordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengatakan, berbagai masalah tersebut mestinya sudah cukup bagi pemerintah untuk menghentikan laju kepemimpinan Darmawan Prasodjo di PLN.
“Berulang kali saya saya sampaikan, Pemerintah jangan sampai terperdaya dengan pencitraan lewat berbagai penghargaan yang diterima PLN selama kepemimpinan Darmo (panggilan Darmawan Prasodjo), cek dulu bener gak itu karena kinerjanya. Kan sebelumnya sudah saya buka bahwa ada indikasi kuat semuanya itu palsu,” tegas Yudhistira ketika dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp karena tengah berada di Saudi Arabia, Senin (12/5/2025).
Kata Yudhistira, jika pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo punya tekad untuk memperbaiki PLN, copot Darmo dan ganti dengan yang berkompoten yang punya niat baik dalam memperbaiki BUMN tersebut.
“Masih banyak orang-orang pintar yang di Indonesia yang mampu memperbaiki kinerja PLN tanpa berlaku culas, termasuk di kalangan internal PLN sendiri yang sangat memahami denyut nadi perusahaan itu. Seharusnya Presiden Prabowo jangan mempertahankan orang-orang yang memimpin hanya untuk mengejar kekayaan pribadi dan pilih orang yang mau ikut arahan pemerintah, bulan malah membangkang,” cetusnya.
Salah satu bukti, lanjut Yudhis, terkait tidak patuhnya Darmo terhadap program efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden.
“Saya rasa efisiensi itu kebijakan harga mati dan bagian dari Asta Citra Prabowo yang harus dipatuhi bawahannya. Tapi buktinya, PLN di bawah pimpinan Darmo malah seenaknya menghamburkan uang dengan melakukan renovasi kantor dan rumah dinasnya dijadikan layaknya ruangan mewah lengkap dengan kamar rahasia. Kabarnya PLN menggelontorkan uang sampai puluhan miliar. Ini jelas tidak ada empati atau sense of belonging diam menghamburkan uang negara untuk sesuatu hal mubazir di saat banyak pengangguran dan tingkat kemiskinan di tanah air meningkat,” pungkas Yudhis.
.
