MEDAN | TribuneIndonesia.com
Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Sumatera Utara. Meski pun Pemerintah Provinsi secara resmi berkomitmen memberantas pungli, kenyataannya, praktik ini masih tersebar dan mempengaruhi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kondisi ekonomi para pekerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, dari laporan lapangan dan pengakuan sejumlah serikat buruh, pungli muncul di berbagai sektor usaha semakin mempersulit upaya meningkatkan upah buruh secara layak. Praktik tersebut tidak hanya merugikan para pekerja, tetapi juga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha ingin mematuhi aturan, namun terhambat oleh maraknya uang sogokan.
Tantangan Utama dalam Penanggulangan Pungli
Para pengamat dan pelaku usaha mengungkapkan, salah satu kendala terbesar dalam memberantas pungli adalah kurangnya kekonsistenan pengawasan dan penegakan hukum.
konsisten. Banyak kasus pungli tidak ditindak lanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum karena berbagai faktor, termasuk korupsi dan kurangnya trans paransi dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, budaya adat dan istiadat lokal masih menyelinap dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Sumut turut memperkuat praktik pungli. Akibatnya, para buruh dan pelaku usaha tetap berada di posisi rentan, tanpa perlindungan maksimal dari sistem hukum.
Solusi dan Upaya Pemerintah
Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan jajarannya telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memberantas praktik pungli dan meningkatkan pengawasan terhadap proses penetapan UMP. Program pelibatan Satgas Anti Pungli dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi menjadi salah satu keintensifan upaya nyata.
Namun hingga kini, implementasi solusi tersebut belum mampu secara signifikan mengurangi terjadinya praktik pungli di lapangan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya edukasi di tingkat bawah menjadi tantangan besar dalam melakukan pencegahan.
Langkah Menuju Solusi Lebih Efektif
Para aktivis dan serikat buruh mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Pertama, peningkatan trans paransi proses penetapan UMP dengan pelibatan langsung perwakilan buruh dan warga umum. Kedua, memperkuat peran whistle blower, keamanan dan kerahasiaan sistem aduan warga serta mudah diakses.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang hak buruh serta pentingnya menolak pungli harus terus digencarkan, terutama di tingkat desa dan kecamatan. Pendidikan ini diharapkan mampu membangun kesadaran warga dan mengurangi kekuatan budaya kompromi praktik pungli.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga didesak untuk mengintensifkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pungli, termasuk oknum aparat jika terbukti terlibat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik pungli bisa diminimalisir, sehingga buruh bisa mendapatkan haknya secara adil dan layak.
Harapan Ke Depan
Melalui kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, serikat buruh, media, hingga warga, diharapkan penanganan kasus pungli di Sumut dapat berjalan lebih efektif.
Para pengamat berharap, pengambilan langkah-langkah mampu memberikan dampak nyata dalam waktu dekat. Mereka menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari seluruh stakeholder untuk memastikan proses pemberantasan pungli tidak berhenti di tengah jalan.
Sementara itu, beberapa lembaga, warga dan media terus melakukan pemantauan dan mengedukasi warga tentang pentingnya melaporkan praktik pungli. Mereka juga mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan trans paransi di semua tingkatan pemerintahan.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah telah menjadwalkan pelaksanaan pelatihan dan work shop bagi aparatur pemerintahan, aparat penegak hukum dan warga tentang mekanisme pencegahan dan pelaporan pungli. Program ini diharapkan mampu memperkuat budaya anti pungli dan menumbuhkan kepercayaan warga terhadap sistem hukum.
Penanganan pungli di Sumut memerlukan sinergi dan komitmen kuat dari semua pihak. Dengan dukungan penuh dari warga dan pengawasan lebih ketat, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir, kesejahteraan buruh serta warga umum dapat meningkat secara adil dan berkelanjutan.
(Wisnu Pramashena Detra Cakra Sembiring, S.Sos. )
