Ketum TKN Kompas Nusantara Desak KPK Usut Tuntas OTT Pejabat Sumut: “Jangan Ada Intervensi, Ini Momentum Bersih-Bersih”

- Editor

Minggu, 29 Juni 2025 - 13:07

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Medan |Tribuneindonesia.com

Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketum Pagar UNRI Prabowo-Gibran, Adi Warman Lubis, angkat suara terkait penangkapan sejumlah pejabat tinggi di Sumatera Utara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya, Adi Warman mendesak KPK agar menuntaskan kasus ini secara tegas dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Kami dari TKN Kompas Nusantara dan Pagar UNRI Prabowo-Gibran menyatakan sikap tegas: kasus OTT ini harus diusut tuntas. KPK harus bekerja independen dan profesional, tanpa tekanan politik,” ujar Adi dalam wawancara bersama wartawan di sebuah kedai kopi kawasan Sun Plaza Medan, Minggu (29/6/2025).

Adi Warman menyebut praktik korupsi yang dilakukan pejabat daerah sebagai pengkhianatan terhadap rakyat, bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia menyoroti dampak buruk korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

“Korupsi di birokrasi daerah menghancurkan kepercayaan publik dan merugikan rakyat secara nyata. Apalagi jika dilakukan oleh pejabat yang seharusnya jadi teladan, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia juga menyuarakan dukungan penuh terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada di garis depan dalam perang melawan korupsi. Menurutnya, pengawalan publik dan media sangat penting agar proses hukum tetap berjalan bersih dan transparan.

Baca Juga:  Aksi Ujuk Rasa Sejumlah Elemen Masyarakat, Disambut Hangat Ketua DPRD Lamsel Bersama Bupati, Kapolres dan Dandim 0421

“Masyarakat sipil, media, dan relawan harus ikut mengawal proses hukum, supaya tidak ada permainan di balik layar. Sumut ini daerah kaya dan strategis, jangan dibiarkan rusak oleh korupsi elit,” lanjutnya.

Sebagai Ketum TKN Kompas Nusantara, Adi juga menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran membawa visi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat tegas dalam soal korupsi. Tidak ada toleransi. Kami sebagai relawan punya tanggung jawab moral untuk bersuara membela kebenaran dan keadilan,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Adi Warman mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk bersama-sama melawan praktik korupsi, sembari memberikan dukungan moral kepada penegak hukum agar tetap kokoh dalam menjalankan tugasnya.

“Ini saatnya bersih-bersih Sumut. Jangan biarkan daerah ini terus dikotori segelintir elit yang rakus. Kita lawan bersama, demi masa depan rakyat,” pungkasnya.

Ilham Tribuneindonesia.com

 

 

Berita Terkait

Adi Warman Lubis Pimpin Langsung Aksi Kemanusiaan TKN Kompas Nusantara ke Aceh Tamiang
PADI Serukan Aksi Tegas atas Penebangan Liar Pasca Banjir Bandang
PADI Teguhkan Komitmen Perkuat Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Emas
Ijeck Instruksikan Kader PP Buka Posko dan Dapur Umum
MKGR Sumut Kenang Pahlawan Nasional dengan Kesederhanaan pada Refleksi Kebangsaan di Pematang Siantar
Mess Pemprovsu Berastagi Jadi Pilihan Wisata Sehat dan Aman Bagi Wisatawan Karena Ramah Lingkungan dan Nyaman
Kementerian Komdigi – IWO Gelar Pertemuan, Bahas Berbagai Fenomena dan Persoalan Media Online
Kyai Ahmad Rifa’i Resmi Nahkodai MWC NU Pancur Batu 2025–2030
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Desember 2025 - 13:59

Ketua TIM Pusat Resmikan Meunasah TIM Cabang Slipi Jakbar

Minggu, 21 Desember 2025 - 11:19

Buka Lokasabha XII MGPSSR, Koster Ajak Pesemetonan Komit Jaga Adat dan Keutuhan Bali

Minggu, 21 Desember 2025 - 09:10

Bupati Aceh Tenggara Copot Sekretariat Baitul Mal “Tidak Peka Terhadab Situasi”.

Minggu, 21 Desember 2025 - 06:57

‘Hidup Jaya Mati Sempurna’ Konsistensi Jamaah Laduna Ilma dalam Balutan Ukhuwah dan Kajian Qur’ani

Minggu, 21 Desember 2025 - 04:46

Banjir Membongkar Ilegal Logging dan Kegagalan Tata Kelola saat Indonesia Menolak Bantuan Internasional

Minggu, 21 Desember 2025 - 04:43

Tragedi Kemanusiaan Pasca Banjir  Indonesia 

Sabtu, 20 Desember 2025 - 23:51

Berlaku 1 Januari, Kenaikan UMP Sulut 2026 Diharapkan Seimbangkan Kesejahteraan dan Investasi

Sabtu, 20 Desember 2025 - 23:17

​Hari Pertama Operasi Lilin, AKBP Albert Zai Cek Kelayakan Pos Pengamanan dan Pelayanan di Bitung

Berita Terbaru

Agama

20 Kafilah Ramaikan MTQ III Desa Jaharun B

Minggu, 21 Des 2025 - 14:55

Pemerintahan dan Berita Daerah

Plt Kadis Kominfostan Deli Serdang Jadi Pembicara Raker Badko HMI Sumut

Minggu, 21 Des 2025 - 11:56

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x