Manado, Sulut | Tribuneindonesia.com,
Kementerian Agama RI siap menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Keagamaan pada 5-7 Agustus 2025. Minggu (03/07/25).
Acara yang berlangsung di Serpong ini akan dihadiri lebih dari 350 peserta, meliputi tokoh agama, Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, serta ketua tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) daerah.
Tema besar “Merawat Kerukunan Umat Menuju Indonesia Emas 2045” menjadi landasan forum tersebut. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan membuka acara dengan menekankan pentingnya kerukunan sebagai pondasi spiritual pembangunan bangsa.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa Silatnas bukan sekadar seremoni.
“Silatnas ini menjadi panggung kolaborasi dan refleksi. Kita ingin para tokoh agama, pemerintah daerah, dan FKUB seluruh Indonesia bergerak bersama menjaga harmoni sosial. Sebab tanpa kerukunan, sulit membayangkan masa depan Indonesia yang maju dan damai,”
tegasnya di Jakarta, Minggu (3/8).
Menurut Kamaruddin, kolaborasi antar-tokoh agama, pemerintah daerah, dan FKUB mutlak diperlukan.
“Tanpa kerukunan, mustahil kita membayangkan Indonesia yang maju dan damai,”
ujarnya. Ia berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret yang bisa diimplementasikan hingga tingkat daerah.
“Pembangunan fisik saja tidak cukup. Indonesia Emas 2045 membutuhkan peradaban yang rukun dan inklusif,”
tambahnya. FKUB, lanjut Kamaruddin, harus aktif mencegah konflik melalui dialog, bukan hanya merespons saat masalah muncul.
Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, Muhammad Adib Abdushomad, menyebut acara ini akan diisi sejumlah agenda strategis.
Salah satunya adalah brainstorming bersama pimpinan lembaga keagamaan nasional, seperti MUI, PGI, KWI, hingga MATAKIN, dengan topik “Agama, Kedamaian, dan Harmoni Indonesia”.
“Kami juga akan meluncurkan Deklarasi Damai Nasional sebagai komitmen bersama memperkuat toleransi,”
jelas Gus Adib, sapaan akrabnya. Deklarasi ini diharapkan menjadi pedoman moral bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, forum tersebut akan membahas empat isu krusial melalui sidang komisi, meliputi: inklusivitas keberagaman, peran pemerintah daerah, penguatan kapasitas lembaga kerukunan, serta harmonisasi pendirian rumah ibadah dan praktik keagamaan.
Sejumlah tokoh nasional turut diundang, antara lain Menko PMK, Menko Polhukam, Mendagri, dan Alissa Wahid. Hadir pula perwakilan dari Muhammadiyah, NU, serta akademisi seperti PPIM UIN Jakarta.
Silatnas ini sekaligus menjadi momentum evaluasi delapan program prioritas (Asta Protas) Kemenag, termasuk penguatan kelembagaan keagamaan dan kolaborasi lintas iman.
“Kerukunan adalah fondasi perdamaian nasional,”
pungkas Gus Adib.
Dengan sinergi lintas sektor, Kemenag optimistis forum ini akan memperkuat relasi antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban. (Talia)
