Aceh Timur/Tribuneindonesia.com
Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial Nasional, Ronny H, mendesak Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, memerintahkan jajarannya untuk segera mengusut dugaan tindak pidana KKN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam proses pengelolaan atau penguasaan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa perkebunan sawit yang diduga dikuasai dengan cara – cara melawan hukum sejak bertahun lalu, yaitu atas dasar kedekatan antara penguasa dengan kroni – kroninya, yang menyebabkan kerugian besar bagi daerah.
” Kami menduga sejak awal dua perusahaan sawit milik pemda itu dikuasai oleh kroni penguasa berdasarkan kedekatan demi keuntungan pribadi dan kelompok, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi daerah dan lainnya, termasuk macetnya pajak, jadi kami minta pak Kapolres usut tuntas itu semua,” kata Ronny, Selasa 24 Juni 2025.
Ronny menilai bahwa dari sejak awal dua perusahaan sawit itu, diantaranya PT. Beurata Maju dan PT. Wajar Corpora, sudah dikuasai dengan cara – cara KKN, baik penunjukan langsung oleh bupati maupun mekanisme lainnya yang cacat hukum, kondisi itu tambah diperburuk lagi dengan tidak adanya setoran PAD, yang menyebabkan kerugian besar bagi daerah.
” Kita tidak perlu kaji terlalu dalam, yang jelas yang pegang atau menguasai perusahaan hingga detik ini pasti kroni atau orang dekat penguasa, dari situ sudah jelas KKN nya, bahkan saya dengar lagi diduga ada bos sawit atau pemilik PKS di Julok sekarang di belakangnya, yang menguasai
kedua BUMD itu, ini kan bahaya, apalagi atas dasar kedekatan dengan penguasa lama,” ungkap pengkritik cadas itu.
Ronny mendesak Kapolres Aceh Timur segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dari sejak awal hingga detik ini, terutama memeriksa unsur KKN dalam penguasaan ladang sawit milik daerah itu.
Pihaknya juga merencanakan menggelar aksi di depan Mapolres Aceh Timur apabila tuntutannya tidak digubris dalam waktu dekat ini.
” Kami mendesak polres Aceh Timur segera usut tuntas ini tak pandang bulu, karena kejaksaan sudah mengusut, tapi cuma satu orang yang menonjol, padahal yang terlibat ramai, bahkan diduga unsur oknum dewan, bupati, dan eks PJ Bupati, jadi ini kami minta semua yang diduga terlibat sampai ke hari ini diperiksa, terutama soal unsur kedekatannya dengan penguasa, terutama para mantan pejabatnya pun mesti diperiksa, kami akan siapkan aksi berjilid dalam waktu dekat bila tuntutan ini dipandang sebelah mata,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
