BANDA ACEH/Tribuneindonesia.com
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyampaikan peringatan keras kepada Pemerintah Aceh terkait semakin kompleks dan terstrukturnya krisis sosial-ekonomi yang kini menjerat masyarakat Aceh. Ia menilai persoalan pengangguran, eksodus pemuda, kemiskinan yang berkepanjangan, meningkatnya angka perceraian, kriminalitas, hingga lemahnya transparansi anggaran telah membentuk krisis multidimensi yang mengancam martabat, stabilitas sosial, dan masa depan generasi Aceh.
Menurut Arizal, Aceh tidak kekurangan sumber daya alam maupun fiskal, tetapi menghadapi kegagalan serius dalam tata kelola pembangunan, arah kebijakan, serta keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar rakyat.
Ketika rakyat kehilangan pekerjaan, keluarga runtuh oleh tekanan ekonomi. Perceraian meningkat, kriminalitas dan pencurian menjadi jalan bertahan hidup, dan kemiskinan terus menjerat. Kondisi ini, kata Arizal, bukan sekadar angka statistik, melainkan penderitaan manusia yang nyata dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti fenomena masifnya pemuda dan pemudi Aceh yang meninggalkan kampung halaman, baik ke kota-kota besar maupun ke luar negeri, sebagai indikator nyata absennya negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan bermartabat di tanah sendiri.
Aceh, menurutnya, perlahan berubah menjadi daerah yang ditinggalkan generasinya. Padahal, daerah yang sehat seharusnya menjadi tempat orang pulang untuk membangun, bukan tempat yang ditinggalkan demi bertahan hidup.
Data Statistik Memperkuat Alarm Sosial
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih berada pada kisaran 5,5–5,6 persen, dengan sekitar 140 ribu penduduk usia kerja belum terserap lapangan pekerjaan. Lebih dari 60 persen tenaga kerja Aceh masih berada di sektor informal, tanpa jaminan pendapatan yang layak maupun perlindungan sosial yang memadai.
Di sisi lain, meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap sekitar 38 persen tenaga kerja, sektor ini masih didominasi aktivitas hulu tanpa dukungan industri hilirisasi yang kuat. Akibatnya, nilai tambah ekonomi, peluang kerja berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat justru tidak tumbuh di Aceh, melainkan dinikmati oleh daerah dan negara lain.
Dana Besar, Dampak Sosial Minim
Arizal juga menyinggung besarnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah digelontorkan selama bertahun-tahun, namun dinilai tidak berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Aceh menerima dana besar, tetapi rakyat tetap miskin. Menurut Arizal, hal ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan pertanyaan moral dan politik mengenai arah kebijakan serta manfaat nyata anggaran bagi masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut semakin diperparah oleh minimnya transparansi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan anggaran, yang berdampak langsung pada melemahnya kepercayaan publik dan tertutupnya ruang pengawasan masyarakat.
Tanpa transparansi anggaran, kata Arizal, tidak akan ada keadilan pembangunan. Rakyat berhak mengetahui ke mana uang mereka digunakan dan mengapa penderitaan sosial terus berulang dari tahun ke tahun.
Hilirisasi dan Sektor Pangan Modern sebagai Jalan Keluar
Arizal menegaskan bahwa penguatan industri hilirisasi, disertai pembangunan pertanian, perikanan, dan peternakan modern berbasis teknologi terapan, merupakan jalan keluar paling rasional, berkelanjutan, dan bermartabat untuk memutus rantai kemiskinan, menekan kriminalitas, serta menyelamatkan masa depan generasi Aceh.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki kapasitas besar untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, menarik kembali pemuda Aceh agar membangun daerahnya sendiri, serta membentuk kemandirian ekonomi Aceh jika dikelola dengan kebijakan yang berani, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Aceh, tegas Arizal, tidak membutuhkan janji. Aceh membutuhkan keberanian, kejujuran, dan keberpihakan nyata. Jika krisis ini terus diabaikan, penderitaan sosial akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menegaskan bahwa reformasi tata kelola anggaran, keterbukaan kebijakan publik, dan fokus pada sektor riil bernilai tambah merupakan prasyarat mutlak untuk memulihkan harapan rakyat serta menjaga martabat Aceh di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik dan penilaian tersebut.(MH)
