Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung resmi menjalin kerja sama strategis dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara guna mengoptimalkan potensi wisata berbasis lingkungan, Selasa (30/06/26).
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., dan Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Danny Hendry Pattipeilohy, S.Pi., M.Si.
Kesepakatan tersebut berfokus pada penguatan fungsi pengembangan wisata alam di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko.
Melalui kemitraan ini, sektor pariwisata daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan mutu yang signifikan, khususnya di beberapa titik prioritas.
Kawasan Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, serta TWA Batu Angus menjadi fokus utama penataan.
Ketiga lokasi tersebut bakal diarahkan menjadi destinasi wisata alam unggulan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.
Terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi ruang lingkup dalam sinergi antarinstitusi ini.
Selain peningkatan promosi pariwisata secara terpadu, kerja sama ini juga mencakup pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang.
Lebih lanjut, optimalisasi pemanfaatan fasilitas wisata alam dan program pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi juga menjadi agenda prioritas.
Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
Keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi menjadi target utama yang ingin dicapai. Diharapkan, sektor pariwisata yang berkembang dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam hayati di wilayah tersebut.
Melalui implementasi MoU ini, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen Kota Bitung untuk terus melangkah maju, membuktikan bahwa kelestarian alam yang terjaga dapat menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah. (kiti)
