Abaikan Danantara, Dirut PLN Diduga Lakukan Abuse Of Power Lewat Praktik Rombak Petinggi AP dan SH

- Editor

Jumat, 18 April 2025 - 11:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Meski terendus bukan masuk barisan pendukung Prabowo di masa Pemilu 2024, namun posisi Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero) seolah tak tergoyahkan.

Beda dengan BUMN lainnya yang sudah banyak dirombak, pria yang akrab disapa Darmo itu justru semakin kuat dan seolah tetap dipertahankan untuk menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut.

Buktinya, Darmo terus memainkan perannya dan terkesan melakukan praktik ‘abuse of power’.

Indikasi itu terendus saat beberapa hari menjelang lebaran idul Fitri 1446 H lalu, Darmo melakukan perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam sebagai anak perusahaan (AP) PLN dan PLN Nusantara Power Construction (NPC) sebagai perusahaan sub holding (SH) PLN.

“Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara. Lagi pula sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan, ada 7 Direksi yang sampai saat ini belum terima SK setelah di November lalu Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly Direktur Keuangan yang diperpanjang masa jabatannya,” sebut sumber di PLN Pusat.

Tapi faktanya, lanjut sumber, di saat kedua jabatan direksi di perusahaan sub holding PLN itu masih kosong, justru yang masih ada pejabatnya malah dirombak.

“Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya, yang jelas pada akhir Maret lalu atau persis dua apa tiga hari lagi lebaran, terjadi perombakan Direksi dan Komisaris di PLN Batam dan pergantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak perusahaan Nusantara Power sebagai sub holding PLN,” beber sumber.

Anehnya, lanjut sumber, posisi Direksi PLN NPC yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk, justru digantikan oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi yang seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN terhitung per 1 April 2025.

Baca Juga:  SAPA: Di Tengah Kesulitan Rakyat, DPRA Malah Sibuk Fasilitas Mewah

“Padahal pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya,” kecam sumber.

Copot Dirut PLN

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang ditemui sesaat akan bertolak ke Jakarta mengungkapkan sebenarnya banyak fakta terkait Dirut PLN yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk mengganti Darmawan Prasodjo dari kursi orang nomor satu di PLN.

“Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?,” tanya Yudhistira heran, Jumat (18/4/2025).

“Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN, tapi tidak tahu juga begitu kuatnya Darmo sehingga dia bisa bertahan menjabat sejak zaman Presiden Jokowi. Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia,” tambahnya.

Bahkan tak hanya abuse of power yang terindikasi dilakukan, Yudis bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan berbagai dugaan korupsi di PLN era kepempinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri, meski sampai sekarang kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya,” tutupnya.

Berita Terkait

Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SDN 14 Takengon: Honor Guru Hanya Rp50 Ribu, Konsumsi Ditanggung Sendiri Oleh Guru PNS dan P3K
MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang Kecam Pengalihan Empat Pulau Aset Aceh: “Pengkhianatan terhadap Pancasila”
Kepala Kampong Penanggalan Timur Diduga Gunakan Dana Desa untuk Proyek Lintas Kecamatan
Ketika Negara Kalah oleh Mafia Timah: Desakan Evaluasi Kepolisian Bukan Isapan Jempol (Opini)
SPRI Sulut Soroti Rekomendasi BPK RI soal Kerja Sama Media Massa
Ketua AWNI Subulussalam Dituding Tak Netral, Sejumlah Wartawan Soroti Dugaan Pembelaan Berlebihan terhadap Pemerintah Desa
Diduga Peras Kepala Sekola, Tiga Oknum Mengaku Wartawan Diamankan
Komite Anti Korupsi Indonesia Desak Pemerintah Aceh Copot Direktur RSUDZA
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Juni 2025 - 12:59

Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SDN 14 Takengon: Honor Guru Hanya Rp50 Ribu, Konsumsi Ditanggung Sendiri Oleh Guru PNS dan P3K

Minggu, 1 Juni 2025 - 06:55

Kepala Kampong Penanggalan Timur Diduga Gunakan Dana Desa untuk Proyek Lintas Kecamatan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 18:54

Ketika Negara Kalah oleh Mafia Timah: Desakan Evaluasi Kepolisian Bukan Isapan Jempol (Opini)

Sabtu, 31 Mei 2025 - 18:52

SPRI Sulut Soroti Rekomendasi BPK RI soal Kerja Sama Media Massa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:34

Ketua AWNI Subulussalam Dituding Tak Netral, Sejumlah Wartawan Soroti Dugaan Pembelaan Berlebihan terhadap Pemerintah Desa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:25

Diduga Peras Kepala Sekola, Tiga Oknum Mengaku Wartawan Diamankan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:16

Komite Anti Korupsi Indonesia Desak Pemerintah Aceh Copot Direktur RSUDZA

Sabtu, 31 Mei 2025 - 11:32

Pemerintah Pusat Jangan Melukai Masyarakat Aceh Karena Kepentingan Pihak Tertentu.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x