Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung menunjukkan langkah konkret dalam memerangi praktik rasuah melalui kehadiran Wali Kota Hengky Honandar, S.E., pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama jajaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara, Selasa (12/05/26), Bertempat di pusat koordinasi provinsi.
kehadiran orang nomor satu di Bitung ini menjadi sinyal kuat bahwa integritas birokrasi merupakan harga mati bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Didampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ign Rudi Theno, delegasi Bitung proaktif dalam menyerap arahan strategis dari lembaga antirasuah tersebut.
Fokus utama pertemuan ini menyasar pada penguatan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bersih secara administratif, tetapi juga transparan dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar teralokasi secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
Realisasi dari komitmen ini juga menyentuh aspek vital yakni transformasi pelayanan publik di sektor pertanahan dan tata ruang.
Pemerintah Kota Bitung menyadari bahwa celah korupsi seringkali muncul pada proses perizinan dan pengelolaan aset, sehingga perbaikan sistem menjadi agenda prioritas.
Dengan memperketat pengawasan dan digitalisasi layanan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir secara signifikan sejak dini.
Kehadiran jajaran pimpinan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan bentuk dukungan penuh terhadap program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sulawesi Utara.
Melalui kolaborasi intensif bersama KPK, Pemerintah Kota Bitung berupaya menciptakan ekosistem birokrasi yang memiliki imunitas tinggi terhadap intervensi negatif.
Hal ini sejalan dengan visi besar untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
Sebagai penutup, implementasi dari hasil koordinasi ini diharapkan segera menjadi standar operasional baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cakalang.
Dengan mengedepankan prinsip transparansi, Pemerintah Kota Bitung optimis mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum dan tata ruang yang bersih dari praktik kolusi maupun nepotisme. (kiti)
