BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Guna memperkokoh sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, dalam menata dan membangun masa depan lebih baik, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis ST siap menyahuti kritik dan saran konstruktif yang disampaikan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), dalam penanganan pasca bencana serta penguatan layanan publik yang inklusif di wilayah ini.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan GeRAK bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen di ruang kerja Bupati, Selasa (21/4) sore. Para aktivis anti korupsi ini, turut didampingi oleh Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) beserta Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD) dan Jurnalis Warga (JW), beraudiensi dengan para kepala SKPK membahas berbagai isu penting serta langkah-langkah strategis guna optimalnya penanganan pasca bencana yang sesuai harapan msyarakat terdampak.
Pada pertemuan tersebut, Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir menyampaikan kritik dn saran terkait transparansi dan keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan anggaran. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memastikan kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat, serta mengusulkan adanya forum dialog rutin diantara pemerintah bersama elemen sipil.
Kemudian, Murni juga meminta pemerintah memiliki prioritas pelayanan inklusi sosial terhadap kalangan perempuan, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya, dapat ikut terlibat dalam perencanaan dan menjadi penerima manfaat program pembangunan.
“Kami meminta agar setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat, juga tentang data anggaran dapat dipublikasi melalui website pemerintah, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Murni.
Menjawab aspirasi mengenai keterbukaan informasi terkait anggaran, khususnya dana kebencanaan. Kepala BPKD, Muhammad Amrullah menyampaikan selama ini pengelolaan anggaran bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kominsa melalui PPID untuk memastikan seluruh data anggaran dapat diakses oleh publik dengan mudah.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen memastikan bahwa penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial,” jelas Amrullah.
Sementara, Kepala Dinas Perkim, Fadli Abdullah telah mengusulkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di dusun Bivak (31 unit) dan dusun Alue Kemike (17 unit) desa Krueng Simpo serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah di wilayah Jangka.
Kepala BPBD, Marwan dan Plt. Kepala Dinas Sosial, Alfian memastikan proses verifikasi data terus dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa untuk menjamin bantuan tahap selanjutnya tepat sasaran.
Bupati Bireuen, H Mukhlis, ST menyambut positif tentang usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) sebagai upaya memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan warga.
Terkait isu disabilitas, pemerintah berkomitmen mempercepat koordinasi dengan bagian hukum untuk menuntaskan regulasi (Qanun) yang sedang berjalan dan mendukung pelibatan kelompok disabilitas dalam pendataan.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Bireuen juga menginstruksikan Disdukcapil untuk lebih proaktif melakukan jemput bola dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak.
Audiensi ini ditutup dengan semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa saran dari kelompok sipil adalah mitra penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bebas konflik demi kemajuan Bireuen.
